Bupati Malinau Dr Yansen TP MSi menegaskan. Setiap masyarakat di Kabupaten Malinau harus bersatu dalam perbedaan dan keberagamaan dalam bingkai Indonesia yaitu NKRI, pada acara silaturahmi antara Pemkab Malinau dengan tokoh   adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wanita dan organisasi masyarakat di Kabupaten Malinau Senin, 11 September 2017 kemarin.
Menurut Bupati,  ada beberapa hak dan kewajiban setiap warga negara itu. pertama, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan dalam menjalan ibadah sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Ini tidak bisa diganggu gugat oleh semua pihak karena itu hak dan kewajiban yang atidak persoalkan lagi. Kecuali yang diluar agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dilindungi undang-undang. Menghormati perbedaan suku, bahasa dan adat istiadat masing-masing.
Bupati juga menegaskan, bahwa setiap masyarakat juga harus selalu menjaga, mempertahankan  dan mengembangkan  persatuan indonesia khususnya d wilayah Kabupaten Malinau yang harus dipegang teguh oleh masyarakat kabupaten Malinau. Jika sekiranya ada satu atau dua orang yang mengeliminir atau melindungi pelaksanaan hukum terhadap penegakan hukum, maka itu sudah menjaga persatuan  dan kebersamaan di tengah masyarakat. “Saya mempertegaskan ini, supaya kita semua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa maka kita harus pertegas dan memperketat pelaksanaan hukum kita. Jangan berandai-andai. Jadi, persatuan dan kesatuan itu sah dan mutlak,” tegas Yansen TP.

Selanjutnya, Yansen TP juga mengajak seluruh masyarakat  untuk saling menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. Namun, harus diingat bahwa kebebasan itu  yang penuh dengan tanggung jawab. Bukan kebebasan yang suka-suka. Semua harus dilakukan dengan cara yang benar, hidup dengan rendah hati, sabar, pemurah, lemah lembut dan penuh kasih. “inilah cerminan hati warga Kabupaten Malinau yang sanya tangkap dan saya harapkan ini yang harus terus kita bangun. Termasuk juga aparat pemerintah pun harus sabar dalam menangani semua persoalan.
Karena itu,sambung yansen TP, jika kewajiban pemerintah daerah dan seluruh pejabat di daerah mulai dari bupati, pimpinan dewan dan anggota termasuk pejabat FKPD, kepala dinas, camat kades, ketua RT dan seluruh masyarakat   harus terlibat dalam proses gerakan desa membangun. Pertama, melakukan pemetaaan wilayah terhadap potensi yang dapat menimbulkan keresahand itengah masyarakat. Jangan dibiarkan persoalan itu muncul,  jika muncul maka harusegera ditangani dan diselesaikan dengan baik agar tidak menjadi konflik besar.  “Persoalan yang muncul harus segera diselesaikan. Jangan dibawa-bawa ke masalah adat, suku, agama atau  yang lainnya. Kalau tidak mampu diselesaikan, serahkan kepada aparat penegak hukum dan biarlah selesaikan lewat jalur hukum. ‘sumber humas malinau’

%d blogger menyukai ini: