Penetapan Perda tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malinau Wempi W Mawa SE dan Wakil Bupati Topan Amrullah, S.Pd, M.Si. Setelah itu Wakil Bupati menerima dokumen Perda yang telah disahkan tersebut yang diserahkan Ketua DPRD Malinau disaksikan seluruh anggota dewan Malinau dan para undangan yang hadir.

Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah mengungkapkan, pembentukan Perda tentang Pelaksanaan HKAPA DPRD tak mungkin lagi dihindarkan. Oleh karenanya, raperda yang diajukan adalah upaya konkrit untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di Kabupaten Malinau menuju ke arah yang lebih ideal, baik dan mulia. Serta mengangkat derajat kehidupan masyarakat untuk lebih memahami, memiliki konsep yang pasti terhadap tugas pemerintah yang sesungguhnya. Terutama dalam memikul beban sosial masyarakat mengabdi bagi kepentingan bersama. “Dari situlah good governence dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Malinau,” sebut wakil Bupati.

Perda HKAPA DPRD Malinau terbentuk sebagai payung hukum, sesuai pasal 124 ayat (2), pasal 178 ayat (2) dan pasal 299 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah oleh karenanya pemerintah daerah wajib memberi dukungan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian aturan soal tunjangan untuk anggota dprd yang sebelumnya diatur dalam pemerintah nomor 24 tahun 2004 tidak berlaku lagi.

“Peraturan pemerintah tersebut, acuan pemerintah daerah dalam menganggarkan dan mengeluarkan anggaran untuk pimpinan dan anggota DPRD. Meskipun demikian justru dari sini lah tuntutan tanggungjawab menjalankan perannya dalam pelayanan publik, dan meningkatkan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitasnya secara tulus dan benar. Artinya eksekutif dan legislatif memiliki komitmen dan pandangan yang sama dalam meningkatkan kinerja lebih baik mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip good governence.

Masyarakat Kabupaten Malinau tentu masih percaya dan berharap, lahirnya perda ini selain memberi semangat baru dan pengabdian yang tulus. Khususnya dari seluruh anggota DPRD juga jeli dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi mereka secara berimbang, harmonis kepada eksekutif, karena konsekuensi hukum dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017, yang resmi diundangkan pada tanggal 2 juni 2017 yang lalu, tentu disambut positif oleh pemerintah daerah.

%d blogger menyukai ini: