Dalam rangka upaya penyebarluasan informasi disampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau bekerjasama dengan RRI Kabuaten Malinau untuk melaksanakan kegiatan SAPA SKPD/OPD yang merupakan dialog interaktif dengan narasumber SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Acara SAPA SKPD/OPD pada hari ini Rabu, 18 Oktober 2017 Pkl. 10.00 – 11.00 Wite dengan narasumber Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dan moderator Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, yang disiarkan langsung oleh RRI Malinau pada frequensi 95,3 FM dan direlay oleh RRI Tarakan.

Sesuai dengan kegiatan tugas dan tanggung jawab Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Malinau sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Malinau dan turunannya adalah Peraturan Bupati Nomor  40 tahun 2016. Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Malinau  Jemi, SH. MSi, menyangkut tentang penjabaran tugas dan tanggung jawab Bagian Hukum memiliki tugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan dibidang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau.

Kemudian penyelenggaran administrasi pemerintahan dalam melakukan dokumentasi hukum Pemerintah Daerah terhadap produk-produk hukum yang ditetapkan, disamping itu juga menyelenggarakan administrasi pemerintahan dibidang bantuan hukum.  “Dalam hal ini, Pemerintah Daerah mendampingi jika ada persoalan Hukum di pengadilan untuk beracara di pengadilan untuk menyelesaikan urusan Hukum baik diluar maupun dalam Pengadilan Negeri serta dibidang hukum tata usaha negara.

Terkait dengan tupoksi bidang hukum, pihaknya telah melakukan sejak tahun 2016 dengan beberapa poin kegiatan.   Yakni melakukan koordinasi dengan semua organisasi perangkat  daerah (OPD) dalam upaya menyusun, mengajukan serta membahas Peraturan Daerah yang akan disampaikan ke DPRD. Kedua, melakukan konsultasi dan asistensi peraturan daerah yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara sebelum disahkan. Ketiga, melakukan asistensi terahadap Peraturan desa apakah sudah benar-benar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau setidaknya bertentangan dengan kepentingan umum. Keempat, kegiatan pendampingan terhadap pemerintah khususnya bagi pegawai PNS atau ASN yang tersandung pelanggaran hukum. “Khususnya, bagi pemerintah daerah apabila ada gugatan dari pihak ketiga dipengadilan negeri  maupun di pengadilan tata usaha negara. Ini kegiatan tahu lalu yang sudah kami lakukan, ucap Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau.

Tak hanya itu, pihaknya telah melakukan pendampingan dengan memberikan pemahaman hukum kepada pemerintah desa dalam program kegiatan RT bersih yang juga menjadi salah satu bagian tugas pokok bagian hukum  guna membina pemerintahan desa.

Kasubbag Bantuan  Hukum pada Bagian Hukum Setkab Malinau Alva Angela, SH menambahkan,  tahun 2017 ini telah melakukan program penataan perundang-undangan, pelaksanaan Ranham tahun 2017 serta kegiatan peduli HAM tahun 2017 yang sedang berjalan. “Selain itu ada juga program peningkatan jaringan dokumentasi dan informasi yang terkait dengan sistem dokumentasi  pada bagian hukum Setkab Malinau melalui website www.siproda.malinau.go.id

“Saya ada untuk semua”
“Bersama kita pasti bisa”