TUGAS DAN FUNGSI

Tugas

Menyiapkan Perumusan Kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, hukum dan perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum.

Fungsi

1. Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum.

2. Peamantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum.

3. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum.

4. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum.

5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perumusan penyusunan produk hukum baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking), pengkajian produk hukum serta pengundangannya.

Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas pokok adalah Menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan pemerintah serta kemajuan hak asasi manusia.

Sub Bagian Dokumentasi Hukum

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas adalah menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum.