Penulis: admin

Pemerintah Kabupaten Malinau Ajukan Ranperda Bantuan Hukum

MALINAU — Untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, Pemerintah Kabupaten Malinau mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Ranperda ini diajukan bersamaan dengan sebelas Ranperda yang diajukan oleh Pemkab Malinau dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau. “Setiap warga negara tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik, berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Negara menjamin kesetaraan di hadapan hukum dalam dasar negara dan konstitusinya,” ujar Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah, S.Pd, M.Si saat mewakili Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si menyampaikan nota penjelasan Ranperda...

Read More

Deklarasi Masyarakat Kabupaten Malinau Anti HOAX

Dalam rangka upaya memberantas peredaran berita bohong alias HOAX, Aparatur Sipil Negara, masyarakat, TNI, serta POLRI dilingkungan Kabupaten Malinau melakukan deklarasi anti-hoax dengan membentuk Deklarasi Masyarakat Malinau Anti HOAX yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Malinau, Senin (2/04/2018). Alasan mengapa deklarasi ini dihelat, tak lain karena ingin menyadarkan masyarakat bahwa peredaran berita hoax yang terjadi di medsos belakangan ini sudah meresahkan dan jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan bisa ‘tersesat’ di antara informasi yang benar maupun yang tidak benar. Aksi tersebut merupakan aksi simpatik untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Malinau agar peduli memerangi penyebaran informasi hoax di media sosial....

Read More

Latar Belakang TP 4 Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan yakini TP4 bakal membuat pejabat pemerintahan lebih nyaman gunakan anggaran. Kejaksaan Agung akan segera membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang akan melakukan pendampingan kepada pejabat dalam penggunaan anggaran.  Jaksa Agung muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) widyo, Kejagung meyakini keberadaan tim itu akan membawa manfaat besar karena bakal menghindarkan pejabat dari tindakan korupsi. Kejagung akan menunjuk jaksa dari jajaran intelijen untuk memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintah, BUMN maupun BUMD. Jaksa-jaksa itu akan memberi penyuluhan tentang rambu-rambu dalam pemanfaatan anggaran. “Agar tidak salah melangkah, tidak takut untuk penyerapan anggaran yang seharusnya,” namun demikian Jampidsus widyo juga...

Read More

Himpunan Peraturan

Visitor

  • 0
  • 1
  • 1.534
  • 6.575
  • 2.260